Qatar Akan Biayai Kenaikan Gaji PNS Suriah

Qatar berencana untuk membantu membiayai kenaikan besar-besaran dalam upah sektor publik yang dijanjikan oleh pemerintah baru Suriah. Kabar ini diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior. Bantuan ini sangat penting bagi pemerintah baru di Damaskus, terutama setelah mereka berhasil menggulingkan Bashar Al-Assad. Dukungan ini menjadi mungkin berkat pengecualian sanksi AS yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025), yang memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan.

Seorang pejabat Arab juga menyatakan bahwa Qatar sedang dalam pembicaraan untuk mendanai gaji pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Suriah, meskipun belum ada kesepakatan yang final. Negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, juga mungkin akan bergabung dalam upaya tersebut. Seorang pejabat Saudi mengungkapkan bahwa Kerajaan berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam memberikan dukungan kepada Suriah, terutama dalam hal bantuan kemanusiaan seperti makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis.

Qatar, yang telah lama mendukung pemberontakan bersenjata Suriah terhadap rezim Assad, telah berusaha keras untuk meyakinkan Washington agar mengeluarkan pengecualian sanksi guna memungkinkan mereka memberikan bantuan secara resmi. Pemberontak Suriah yang dipimpin oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) berhasil merebut kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat. Mereka kemudian membentuk pemerintahan sementara yang berjanji akan menaikkan gaji sektor publik hingga 400%. Namun, total biaya bulanan untuk kenaikan gaji tersebut mencapai sekitar USD120 juta, mengingat lebih dari 1,25 juta pekerja sektor publik yang harus dibayar.

Sementara Kementerian Keuangan Suriah menyatakan bahwa mereka belum menerima konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji tersebut, mereka merasa optimis dengan janji dukungan yang diberikan. Kementerian Luar Negeri Qatar sendiri belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai rencana bantuan ini.

Meskipun HTS pernah ditetapkan sebagai entitas teroris oleh AS, namun mereka telah lama memutuskan hubungan dengan Al Qaeda dan menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dalam beberapa tahun terakhir. Para pemberontak yang kini menjadi penguasa baru Suriah berkomitmen untuk memulai proses politik yang inklusif dengan melibatkan semua komponen etnis dan agama di Suriah. Mereka juga berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara Teluk Arab lainnya yang awalnya skeptis terhadap mereka.

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shibani, telah melakukan kunjungan resmi ke beberapa negara termasuk Riyadh, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Yordania. Negara-negara Arab, Eropa, dan AS turut terlibat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah baru Suriah guna membantu mereka dalam stabilisasi negara dan memulai proses politik yang inklusif.

Qatar, sebagai negara kecil namun kaya yang memiliki peran besar dalam diplomasi internasional, telah bergerak cepat dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru. Mereka telah mengirim pejabat senior ke Damaskus dan bahkan membuka kembali kedutaannya di sana. Qatar Airways juga telah melanjutkan penerbangan reguler antara Doha dan Damaskus sebagai tanda dukungan mereka.

Dalam konteks ini, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih masih belum memberikan tanggapan terkait apakah AS telah diberitahu tentang rencana bantuan dari Qatar. Namun, para diplomat menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah baru Suriah agar dapat memulai proses politik yang inklusif dan stabilisasi negara mereka.