Meningkatkan Produktivitas Bisnis: Kolaborasi Manajemen Kinerja Indonesia-Selandia Baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mewakili Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kolaborasi penerapan manajemen kinerja dengan Pemerintah Selandia Baru saat mengunjungi New Zealand Public Service Commission (NZPSC) di Wellington pada hari Senin.
“Saya baru saja menghadiri salah satu komite yang menangani kepegawaian di Selandia Baru. Kami telah memperoleh banyak informasi tentang pengelolaan kinerja, manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta manajemen talenta yang memungkinkan non-ASN untuk terlibat dalam pemerintahan di Selandia Baru,” ujar Anas.
Menurut informasi yang diterima di Jakarta, NZPSC bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelayanan publik di Selandia Baru. Mereka mengatur standar perilaku dan kinerja bagi pegawai negeri, serta memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efisien dan efektif.
Selama kunjungan kerja ke NZPSC, Menteri PANRB mempelajari langsung manajemen kinerja dan desain organisasi pemerintahan yang diterapkan di Selandia Baru. Dalam pertemuan dengan Pemerintah Selandia Baru, Azwar Anas menyatakan bahwa Indonesia saat ini fokus pada birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital.
Dalam hal kepegawaian, ia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya telah melakukan penyederhanaan proses bisnis. Penyederhanaan ini mencakup beberapa layanan utama, seperti layanan kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi.
Azwar Anas menjelaskan bahwa kenaikan pangkat ASN sekarang ditetapkan enam kali dalam setahun. Kementerian PANRB juga telah menyederhanakan jabatan dari 3.414 klasifikasi menjadi tiga klasifikasi, sehingga mempengaruhi mobilitas ASN.
Pemerintah Indonesia telah melakukan gebrakan dalam transformasi pengelolaan ASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuh agenda utama tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem ASN agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nasional.
Azwar Anas juga menyoroti bahwa seleksi calon ASN berbasis daring sekarang dilengkapi dengan live score untuk memastikan transparansi dan keadilan. Semua proses seleksi didasarkan pada kompetensi dan integritas peserta, tanpa adanya nepotisme.
Selain itu, Menteri PANRB juga menjelaskan tentang transformasi digital melalui GovTech atau INA Digital yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo. GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu pada tahun 2024, serta menyediakan layanan terpadu dalam satu portal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang perjalanan hidup mereka.
Setelah pertemuan itu, Head of Service NZPSC & Public Service Commissioner, Heather Baggott, menyatakan bahwa diskusi tersebut sangat menarik baginya. Dia merasa bahwa pertukaran gagasan tentang digitalisasi dalam pemerintahan sangat bermanfaat dan dia berharap dapat belajar dari delegasi Indonesia.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Menteri PANRB ke NZPSC telah memberikan wawasan yang berharga tentang pengelolaan kinerja dan reformasi birokrasi. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik kedua negara.