Pemerintah Salurkan Dana Sebesar Rp 228 Triliun di Sektor Perumahan Sejak 2025

Dalam upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui berbagai kebijakan fiskal. Jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor hunian bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, Saiful Islam dalam acara Webinar Series “Green and Affordable Housing” pada Rabu (23/10/2024).

“Sejak tahun 2015 hingga 2024, total intervensi fiskal untuk sektor perumahan mencapai Rp 228,9 triliun,” ungkap Saiful. Kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan melalui program bantuan, subsidi, dan pemberdayaan. Salah satu program yang terus dilakukan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dana untuk program FLPP dari tahun 2010 hingga 2024 mencapai Rp 116,27 triliun dan telah disalurkan kepada 1,5 juta unit rumah bagi penerima manfaat,” jelas Saiful. Meskipun mengurangi backlog perumahan menjadi prioritas, pemerintah juga harus memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan.

Sektor perumahan di Indonesia masih menyumbang emisi karbon yang signifikan dan perlu penanganan serius. “Emisi karbon dari sektor perumahan di Indonesia mencapai 4,6 persen emisi langsung dan 24,5 persen emisi tidak langsung. Pemerintah memiliki target untuk perumahan net zero carbon pada tahun 2030,” tambah Saiful.

Dengan alokasi dana yang besar dan berbagai program yang dilaksanakan, diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perhatian terhadap aspek lingkungan juga menjadi fokus penting dalam pembangunan perumahan di masa depan.