Pemerintah Pertimbangkan Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu

Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk melantik kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Diskusi mengenai hal ini dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang.

Yusril menyatakan harapannya agar proses ini bisa berjalan lancar, dengan sengketa yang terus berlanjut di MK, namun bagi yang tidak terlibat dalam sengketa bisa dipertimbangkan untuk dilantik lebih dulu. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan koordinasi yang cepat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun, penanganan sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai dan ada sekitar 300 perkara yang sedang ditangani. Yusril menekankan perlunya diskusi yang mendalam mengenai masalah teknis ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK agar bisa diselesaikan dengan baik.

Saat ini, Mahkamah telah meregistrasi 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024, termasuk 23 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta 237 perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati. Meskipun jumlah permohonan yang diajukan mencapai 314, namun tidak semuanya diregistrasi karena beberapa di antaranya merupakan duplikasi.

Diskusi mengenai langkah selanjutnya akan segera dilakukan dengan Mendagri dan MK untuk menyelesaikan masalah teknis ini dengan baik. Semoga proses ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik bagi semua pihak yang terlibat.